PMA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TPG BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

-

Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PMA Nomor 43 Tahun 2014 diterbitkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru bukan pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama.

PMA NO 43 TAHUN 2014 TTG TATA CARA PEMBAYARAN TPG BUKAN PNS PADA KEMENAG

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SK DIRJEN BIMAS KRISTEN NOMOR 317 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN GEREJA RAMAH ANAK

-
Petunjuk Teknis ini menjadi panduan bagi ASN pada Direktorat Jenderal, Kabid/Pembimas Kristen, Kasi/Penyelenggara Kristen, dan Pemimpin Gereja serta unsur pendukungnya dalam pelaksanaan Gereja Ramah Anak. Pemanfaatan rumah ibadah, seharusnya dapat dikembangkan tidak hanya untuk tempat melaksanakan ritual peribadatan saja, namun sebagai sarana bagi anak untuk dapat melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif yang selaras dengan tujuan agama. Peran besar dari rumah ibadah diharapkan mampu mendorong pemenuhan hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan suasana aman dan nyaman terbebas dari rasa cemas, enggan dan takut. Anak juga berhak dihargai pendapatnya serta mendapatkan pengasuhan dan teladan terkait nilai-nilai baik dari pengurus dan pemimpin agama sehingga dapat mendorong penanaman karakter positif bagi anak. SK DIRJEN NO 317 TAHUN 2024 TENTANG PET...
Baca selengkapnya

SK DIRJEN NO 80 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN

-
 Petunjuk teknis ini menjadi acuan dan pedoman dalam pengajuan permohonan, penyaluran, pelaporan dan evaluasi pemberian bantuan pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen.  Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor 62 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan pemberian bantuan pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen dengan tujuan untuk menjamin pemberian bantuan pemerintah  berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan akuntabel     SK DIRJEN NO 80 TAHUN 2025 TENTANG JUKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN  
Baca selengkapnya

SK Dirjen Nomor 62 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen

-
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen bertujuan agar pemberian bantuan dapat berjalan dengan baik, tertib, transparan, dan akuntabel. Untuk itu dibutuhkan mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang transparan dan akuntabel melalui petunjuk teknis. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan pemberian bantuan pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen dengan tujuan menjamin pemberian bantuan pemerintah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. SK Dirjen Nomor 62 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen  
Baca selengkapnya