BIMAS KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SK DIRJEN NOMOR 157 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN Petunjuk Teknis Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen ini merupakan petunjuk, standar persyaratan, prosedur dan ketertiban administrasi dalam pendaftaran dan pengelolaan Yayasan Keagamaan Kristen.   SK DIRJEN NO 157 TAHUN 2017 TENTANG JUKNIS PENDAFTARAN YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN

 PMA Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama adalah peraturan yang mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Dalam peraturan ini diatur susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Sekretariat Jenderal;  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;  Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;  Inspektorat Jenderal;  Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;  Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;  Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi;  Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;  Pusat Data dan Teknologi Informasi;...