PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

-

Salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan diterbitkan untuk mencegah keputusan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik, disamping itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum

Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

PERMENPAN RB NO 17 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SK DIRJEN BIMAS KRISTEN NOMOR 317 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN GEREJA RAMAH ANAK

-
Petunjuk Teknis ini menjadi panduan bagi ASN pada Direktorat Jenderal, Kabid/Pembimas Kristen, Kasi/Penyelenggara Kristen, dan Pemimpin Gereja serta unsur pendukungnya dalam pelaksanaan Gereja Ramah Anak. Pemanfaatan rumah ibadah, seharusnya dapat dikembangkan tidak hanya untuk tempat melaksanakan ritual peribadatan saja, namun sebagai sarana bagi anak untuk dapat melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif yang selaras dengan tujuan agama. Peran besar dari rumah ibadah diharapkan mampu mendorong pemenuhan hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan suasana aman dan nyaman terbebas dari rasa cemas, enggan dan takut. Anak juga berhak dihargai pendapatnya serta mendapatkan pengasuhan dan teladan terkait nilai-nilai baik dari pengurus dan pemimpin agama sehingga dapat mendorong penanaman karakter positif bagi anak. SK DIRJEN NO 317 TAHUN 2024 TENTANG PET...
Baca selengkapnya

SK DIRJEN NO 80 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN

-
 Petunjuk teknis ini menjadi acuan dan pedoman dalam pengajuan permohonan, penyaluran, pelaporan dan evaluasi pemberian bantuan pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen.  Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor 62 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan pemberian bantuan pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen dengan tujuan untuk menjamin pemberian bantuan pemerintah  berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan akuntabel     SK DIRJEN NO 80 TAHUN 2025 TENTANG JUKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN  
Baca selengkapnya

SK Dirjen Nomor 62 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen

-
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen bertujuan agar pemberian bantuan dapat berjalan dengan baik, tertib, transparan, dan akuntabel. Untuk itu dibutuhkan mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang transparan dan akuntabel melalui petunjuk teknis. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan pemberian bantuan pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen dengan tujuan menjamin pemberian bantuan pemerintah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. SK Dirjen Nomor 62 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen  
Baca selengkapnya